Perijinan Gaharu

CITES – Perijinan Gaharu

Logo DephutPemanfaatan Komersial Tumbuhan & Satwa Liar

  1. Izin budidaya tanaman obatan komersial dalam negeri bagi jenis yang dilindungi dari habitat alam oleh Menteri Kehutanan
    1. Pemohon :2)  Koperasi4)  Badan Usaha Milik Daerah; atau
    2. 5)  Badan Usaha Milik Swasta
    3. 3)  Badan Usaha Milik Negara
    4. 1)  Perusahaan Perorangan;
    5. Persyaratan Pengajuan :2)   Akte Pendirian Perusahaan4)   SITU6)   Proposal untuk permohonan baru8)   Data nama jenis (ilmiah dan lokal), jumlah, ukuran dan wilayah10) Rekomendasi Kepala Seksi Wilayah
    6. 9)   BAP Persiapan teknis
    7. 7)   Rencana kerja tahunan untuk permohonan perpanjangan
    8. 5)   Surat keterangan bebas gangguan lingkungan
    9. 3)   SIUP
    10. 1)   Permohonan diajukan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Dirjen PHKA
    11. Prosedur Penyelesaian Permohonan2)   Setelah kajian teknis disampaikan kepada Sekretariat Ditjen PHKA, bersamaan dengan kajian yuridis disampaikan kepada Dirjen PHKA oleh Sekretariat Ditjen PHKA
    12. 3)   Dirjen PHKA berdasarkan kajian menyampaikan saran kepada Menteri Kehutanan untuk menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dan kelengkapannya diterima.
    13. 1)   Terhadap tembusan permohonan yang disampaikan kepada Dirjen PHKA, dilakukan kajian yuridis oleh Sekretariat Ditjen PHKA dan kajian teknis oleh Direktorat KKH terhadap permohonan, proposal, rencana kerja tahunan, BAP Persiapan Teknis dan rekomendasi.
    14. Rujukan Ps. 24 ayat (3), Ps. 43 ayat (6) huruf a, dan Ps. 49 ayat (1) Kepmenhut Nomor 447/Kpts-II/2003
  2. Izin Pengedar Luar Negeri bagi jenis yang dilindungi yang telah ditetapkan sebagai satwa buru, jenis yang tidak dilindungi dan atau jenis yang termasuk maupun tidak termasuk dalam Appendiks CITES oleh Dirjen PHKA
    1. Pemohon :2)  Koperasi4)  Badan Usaha Milik Daerah; atau
    2. 5)  Badan Usaha Milik Swasta
    3. 3)  Badan Usaha Milik Negara
    4. 1)  Perusahaan Perorangan;
    5. Persyaratan Pengajuan :2)   Akte Pendirian Perusahaan4)   SITU6)   Proposal untuk permohonan baru8)   BAP Persiapan teknis
    6. 9)   Rekomendasi Kepala Balai
    7. 7)   Rencana kerja tahunan untuk permohonan perpanjangan
    8. 5)   Surat keterangan bebas gangguan lingkungan
    9. 3)   SIUP
    10. 1)   Permohonan diajukan kepada Dirjen PHKA dengan tembusan kepada Kepala Balai
    11. Prosedur Penyelesaian Permohonan2)  Setelah kajian teknis disampaikan kepada Sekretariat Ditjen PHKA, bersamaan dengan kajian yuridis disampaikan kepada Dirjen PHKA oleh Sekretariat Ditjen PHKA
    12. 3)  Dirjen PHKA berdasarkan kajian menyetujui atau menolak menerbitkan izin.
    13. 1)  Terhadap tembusan permohonan yang disampaikan kepada Dirjen PHKA, dilakukan kajian yuridis oleh Sekretariat Ditjen PHKA dan kajian teknis oleh Direktorat KKH terhadap permohonan, proposal, rencana kerja tahunan, BAP Persiapan Teknis dan rekomendasi.
    14. Rujukan Ps. 24 ayat (3), Ps. 50 ayat (2), dan Ps. 51 ayat (1) Kepmenhut Nomor 447/Kpts-II/2003

2 thoughts on “CITES – Perijinan Gaharu”

Komentar ditutup.